By Alfano Fadil Juyendra

“Investasi dalam pengetahuan memberikan keuntungan terbaik.”

Benjamin Franklin

Presiden Prabowo Subianto memberitahukan bahwa pemerintah saat ini bertujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi setinggi 8 persen. Dikutip dari laman presidenri.go.id, Prabowo berkata bahwa ia optimis mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi itu dengan melakukan efisiensi di berbagai sektor. Indonesia saat ini mempunyai mimpi untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 berbentuk sebagai negara maju. Di tahun yang nantinya disebut sebagai 100 Tahun negara ini berdiri, pemerintah ingin melompat dititik yang tinggi dalam dunia internasional. Visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Untuk itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang masif, kecerdasan intelektual masyarakat yang tinggi, dan tata kelola negara yang baik. Kunci dari semua rancangan ini adalah Pendidikan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan anggaran sebanyak 724,3T Rupiah untuk Pendidikan Indonesia. Melalui Menterinya, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana ini untuk kepentingan memajukan kepentingan Indonesia. Anggaran Pendidikan Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan rata-rata setiap tahun dalam lima tahun terakhir pada anggaran Pendidikan sebanyak 7,37 persen. Kementerian Dikdasmen pada awalnya mendapatkan Pagu anggaran sebanyak 33,55T Rupiah dan setelah dipangkas menjadi 26,28T Rupiah atau . Jika dibandingkan dengan Kementerian Pertahanan, anggaran Kementerian Dikdasmen hampir 6 kali lipatnya dengan Pagu anggaran sebanyak 166,26T Rupiah setelah efisiensi menjadi 139,4T Rupiah.

Pendidikan adalah investasi terbaik yang dilakukan sebuah negara untuk membentuk suatu negara maju. Pemerintah Indonesia tentu sadar akan hal itu. Dari tahun 2009 melalui amanat dari UUD 1945 Amandemen IV Pasal 31 ayat (4), pemerintah sudah membuat mandatory spending bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan ke Pendidikan sebanyak 20 persen. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara terbesar di Asia yang mengalokasikan APBN untuk Pendidikan. Lantas, mengapa Indonesia masih menempati peringkat 11 terbawah di Program for International Student Assessment (PISA)? Apakah Langkah efisiensi anggaran untuk Kementerian Pendidikan akan berpengaruh terhadap kemajuan Pendidikan Indonesia?

Anggaran Pemerintah Indonesia terhadap Pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan APBN Indonesia setiap tahunnya. APBN Indonesia saat ini mencapai 3,621.3T Rupiah dengan anggaran di sektor Pendidikan sebanyak 20% dari APBN. Porsi dari anggaran memang tidak naik, tetapi jumlah anggaran yang dibelanjakan untuk sektor Pendidikan setiap tahunnya meningkat sebanyak 7,37 persen. Peningkatan ini tentunya mengharapkan hasil yang baik terhadap kualitas Pendidikan Indonesia.

Angka buta huruf Indonesia terus menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir pada usia lebih dari 15 Tahun. Penurunan ini tercatat rata-rata 4,49 Persen setiap tahunnya. Penurunan ini tentunya adalah dampak positif dari besarnya anggaran pemerintah yang diberikan kepada Pendidikan. Tren positif ini harus ditingkatkan secara eksponensial, dengan anggaran yang sangat besar pemerintah harus memberantas angka buta huruf diatas usia 15 untuk menunjukkan pemerintah berhasil dalam memberikan Pendidikan dini kepada Masyarakat.

Indikator untuk mengukur apakah wajib belajar 12 tahun di Indonesia membaik atau tidak, bisa diperhatikan pada data Masyarakat Indonesia yang menamatkan jenjang sekolah di tahap apa pada usia 15 Tahun keatas. Terlihat bahwa angka wajib belajar 12 tahun sudah membaik dengan peningkatan lulusan Sekolah Menengah Atas setiap tahunnya. Lalu, terdapat penurunan di persentase angka hanya lulus Sekolah Dasar pada usia 15 tahun keatas. Hal ini juga tentu merupakan cerminan dari terus meningkatnya anggaran Pendidikan di Indonesia.

Selama lima tahun terakhir Pendidikan Indonesia terus berkembang seiring dengan peningkatan anggaran Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Porsi yang diberikan cukup besar untuk membuat berbagai inovasi dan perbaikan pada sistem yang ada pada Pendidikan Indonesia. Perlu diingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang mewujudkan mimpi untuk menjadi negara maju di 2045. Untuk itu, investasi pada Pendidikan harus maksimal dan tepat sasaran. Hal ini bukan hanya dengan memberikan anggaran yang besar, tetapi juga mengawasi birokrasi dan programnya untuk bisa tepat sasaran. Peningkatan pertumbuhan Pendidikan Indonesia dengan 20 persen anggaran dari APBN yang diberikan oleh pemerintah bisa lebih maksimal, bahkan diharapkan bisa lebih efisien dalam anggaran dibandingkan mengurangi anggaran diawal.

Pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan bisa menjadi hambatan bagi perkembangan Pendidikan di Indonesia karena tidak menyentuh akar permasalahan Pendidikan di Indonesia. Permasalahan korupsi dan buruknya pelaksanaan program akan terus terjadi karena mentalnya masih sama. Pemotongan anggaran kemungkinan menjadi alasan untuk memburuknya kondisi Pendidikan nantinya. Sektor Pendidikan perlu pengawasan dan anggaran yang besar agar menciptakan generasi baru yang berkualitas tinggi.

Alokasi anggaran besar-besaran harusnya terjadi pada sektor Pendidikan dan pengawasan terhadap anggaran tersebut juga harus diperketat agar tepat sasaran. Selain itu, saat ini Indonesia sebetulnya tidak menghadapi kekurangan anggaran pada sektor Pendidikan, tetapi kekurangan high quality programme dan high quality of human resources. Ini menyebabkan perkembangan Pendidikan Indonesia terhambat oleh birokrat yang buruk.